Pada hari ahad, 22 Juni 2025 diadakan seminar nasional perpajakan oleh Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan tema Insentif Pajak untuk Sektor Strategis : Strategi Jitu atau Justru Tantangan bagi Tax Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi.
Seminar kali ini diramaikan oleh 3 orang pembicara yaitu Bapak Denny Vissaro dari DDTC research and advisory, Ibu Herlin Sulismiyati dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2, dan Ibu Adistya Cintya Syahnanta, Konsultan Pajak area Solo Raya.
Berikut transkrip acara seminar nasional yang berformat Talk Show tersebut :
Ibu Herlin :
Insentif pajak adalah pengumpulan pajak yg berkurang krn ada ketentuan yg berbeda dari ketentuan umum.
Seperti insentif utk membangun stasiun Kereta Api, jalan, jembatan, dll. yg langsung bsa digunakan sehingga ada manfaatnya bagi perekonomian.
Dalam jangka pendek penerimaan berkurang tapi dlm jangka panjang baik krn akan ada pertumbuhan ekonomi.
Bapak Denny :
Sistem perpajakan kita sdh memberikan banyak insentif seperti PTKP kita tertinggi di dunia.
2 pertanyaan utama yg bisa dirumuskan :
1. Jika tdk ada insentif apakah sektor tersebut akan tumbuh atau tidak. Perlu tidaknya insentif
2. Ada insentif selain pajak, seperti kemudahan perijinan.
3. Mengorbnakn pendapatan dari insentif itu sendiri
Ibu Adistya :
Dilihat dari sudut pandang wajib pajak akan senang jika ada insentif walaupun dari sudut pandang pemerintah atau djp adalah pengumpulan pajak yg berkurang.
Dari sdt pandang wp insentif adalah kemudahan. Seperti di area solo raya ada insentif utk ppn dan pph 21.
Ibu Herlin :
Di instagram DJP kanwil jateng 2 sudah ada sosialisasi tentang pajak.
Bapak Denny :
Jgn sampai insentif yg diberikan salah digunakan oleh wajib pajak yg menerima insentif
Ibu Adistya :
WP takut jika mendapat undangan selalu beranggapan dia punya masalah.
Ada keluhan dari bbrp WP jika mendapat WA dari kpp sudah takut walau hanya mendapat undangan sosialisai, atau edukasi.
Ibu Herlin :
Setiap hari rabu ada talkshow di TA radio solo. WPOP omzet kurang dari 500 jt tdk kena pajak.
Insentif tdk bisa disamaratakan. Bisa berlaku parsial atau bisa jg berlaku semua.
Pemberian insentif bisa berlaku berbeda berbagai regional.
Bapak Denny :
Masalah insentif sdh masuk multidimensi ekonomi makro nasional.
Konsep perumusan insentif pajak.
WP yg mana, ilegibilitynya seperti apa. Hrs diinsetifikasi dari kbli, ijin investasi, dll.
Dilihat dari KBLI, apakah benar membutuhkan suntikan daya saing.
Berapa besar investasinya. Apakah dengan insentif bisa menambah daya saing negara kita.
Sebagian besar insentif pajak sdh ada di OSS yg dikelola BKPM
Fasilitas tax holiday ada pada industri pionir. Tax holiday pada kawasan industri seperti di kendal.
Ibu Herlin :
Seringkali wp merasa aturan dan birokrasi pajak terlalu rumit.
Wp selain membayar jg punya kewajiban utk melapor.
Wp yg mempunyai usaha tertentu hrs secara proaktif utk mempelajari aturan yg berkaitan dgn usahanya.
Bagaimana koordinasi antara pusat & daerah dlm insentif pajak.
Di jakarta dan di daerah menandatangani pks, koordinasi antara pusat & daerah sdh berjalan baik.
Bapak Denny :
Pasca pandemi sdh berjalan beberapa tahun dan sekarang ada tantangan baru dgn adanya perang & geopolitik, pergantian pemimpin menjadi diskursus baru dlm merumuskan insentif pajak.
Ada sektor-sektor baru yang membutuhkan insentif seperti sektor teknologi.
Harus dikaji apakah butuh insentif pajak/fiskal atau insentif non fiskal
Ada pajak minimal global, ada kontribusi minimum tertentu yg diberikan ke negara. Sebeaar 15 % dari laba perusahaan.
Insentif-insentif sekarang sudah didesain ulang.
Seperti industri tekstil dengan karyawan tertentu bisa mendapat insentif pph 21 dtp.
Ibu Adistya :
AKP2I, IKPI, sering diskusi tentang perpajakan.
Bapak Denny :
1. Insentif di bidang energi berkelanjutan
2. Peluang pajak karbon
Pertanyaan dari peserta :
Bagaimana membuat wp tetap menggunakan insentif pajak ditengah banyaknya penggelapan pajak yg dilakukan oleh fiskus.
Bagaimana insentif pajak di indonesia tdk berkonflik dgn perpajakan internasional utk bisa menarik investasi
Bagaimana Indonesia dibanding negara lain
Bagaimana jika tax ratio selalu menurun kaitannya dgn pembangunan
Ibu Adistya :
Kita jgn lihat dari sisi penyelewengannya tapi dilihat dari sisi yg lain. Hrs dilakukan edukasi secara terus menerus kpd WP krn wp tdk tahu dan wp tdk mau tahu dan tdk berusaha mencari tahu.
WP baru akan bertanya setelah ada berita sedikit tentang insentif pajak.
Kaitannya dgn penyelewengan, tdk semua fiskus seperti itu. Kita hanya menjalankan perpajakan sesuai dgn peraturan.
Bu Herlin :
Jumlah pegawai DJP 46.000.
Ada sistem whistleblowing sistem yg bisa melaporkan jika ada wp yg merasa dirugikan.
Bapak Denny :
Cara mencapai tax ratio. Tax ratio kita yg rendah dari negara lain. Tax ratio kita yg rendah adalah wpop. Krn kesadaran wp yg msh rendah dlm melapor dan membayar pajak.
Ibu Herlin :
Ada edukasi kpd wp dan jg kpd calon wp. Inklusi kesadaran pajak dilakukan dgn menanamkan rasa cinta tanah air bahwa negara kita tdk akan jalan dgn baik jika tdk ada pajak. Krn pajak msh menjadi tulang punggung negara.
Bapak Denny :
Tdk semua industri membutuhkan investor asing. Pajak adalah urutan ke 7 dari point yg menjadi daya tarik investor. Masih ada hal lain seperti infratruktur, biaya tenaga kerja, dll
(Fath Aulia Muhammad)
